Kadispermasdes Klaten Pantau Penyaluran BLT Dana Desa Tahap III Desa Sentono

Klaten, saktenane.com

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Klaten, Joko Purwanto memantau langsung penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa tahap III di Desa Sentono, Kecamatan Karangdowo, Kabupaten Klaten, Senin (03/08/2020).

Dalam sambutannya, Kadispermasdes Klaten Joko Purwanto berpesan, warga jangan sampai lengah dengan keadaan sekarang ini, walaupun situasi dan kondisi berangsur normal namun jumlah positif Covid-19 cenderung meningkat.

” Cegah Covid-19 dengan 4 M. M yang pertama, selalu pake masker. M yang kedua, mencuci tangan pakai sabun dengan air yg mengalir. M yang ketiga, mboten salaman atau berjabat tangan secara langsung, dan M yang keempat adalah menjaga jarak,” pesan Joko Purwanto.

Joko Purwanto juga mewanti wanti agar warga yang menerima bantuan untuk memanfaatkan bantuan tersebut sebaik baiknya. Tidak boleh digunakan untuk membeli barang barang yang bukan kebutuhan pokok.

” Buat beli beras dan lauk, kalau masih ada sisa ditabung. Bagi ibu ibu karena sekarang semua pakai masker, nggak usah buat beli lipstik,” ujarnya dengan nada canda.

Sementara itu, Kepala Desa Sentono Mulyono menyebutkan, jumlah warganya yang menerima BLT Dana Desa sebanyak 127 KK. Semuanya tergolong keluarga yang tidak mampu dan mayoritas lansia.

” Dalam kondisi pandemi ini, sedikit bantuan dari pemerintah semoga bisa membantu meringankan beban masyarakat yang kondisi ekonominya sedang terpuruk,” ucap Mulyono.

Setelah dari Desa Sentono, Kepala Dispermasdes Klaten melanjutkan peninjauan penyaluran BLT Dana Desa tahap III di Desa Ngolodono, Desa Tegalampel, Desa Babadan, Desa Pugeran dan Desa Soka. Semuanya berada di wilayah Kecamatan Karangdowo. Di Desa Pugeran dan Desa Soka, hadir juga Bupati Klaten Sri Mulyani.

Ditempat terpisah, Kades Ngolodono Jumadi mengatakan, warga Ngolodono yang menerima BLT Dana Desa sejumlah 125 Kepala Keluarga (KK).

” Untuk tahap ke-empat sampai dengan ke-enam sedang kami persiapkan sambil menunggu regulasi dari pemerintah kabupaten, walaupun aturan secara lisan sudah ada,” ujar Jumadi. (red)