Bupati Klaten Menegaskan Perangkat Desa Tidak Boleh Menerima Bansos

Klaten, saktenane.com

Bupati Klaten Sri Mulyani menegaskan perangkat desa tidak boleh menerima bantuan sosial. Bantuan sosial yang terkait dengan Covid-19 tidak dibenarkan diterimakan kepada PNS, TNI/Polri, pensiunan, dan kepala desa beserta perangkatnya.

Hal ini disampaikan Bupati Klaten seusai melaksanakan pemantauan penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Tahap III di Desa Kadilanggon, Kecamatan Wedi, Kabupaten Klaten, Selasa (04/08/2020) siang.

Sebelum ke Desa Kadilanggon, Bupati Klaten juga memantau penyaluran BLT Dana Desa tahap III di Desa Birit dan Sukorejo. Setelah dari Desa Kadilanggon, bupati memantau penyaluran BLT Dana Desa di Desa Dengkeng, dilanjutkan makan siang di Resto Tirto Mili milik BUMDes Desa Pasung Kecamatan Wedi.

Saat ditanya wartawan mengenai adanya bantuan sosial di salah satu desa yang diduga tidak tepat sasaran, Bupati Klaten Sri Mulyani mengatakan, tidak boleh ada bantuan sosial yang terkait dengan Covid-19 yang tidak tepat sasaran. Semua harus tepat sasaran.

“Aturan sudah jelas, kriteria yang tidak boleh menerima bansos adalah PNS, TNI/Polri, pensiunan dan kepala desa beserta perangkatnya,” ujar Sri Mulyani.

Bupati Klaten menegaskan, akan ada monitoring untuk memastikan bantuan sosial di desa sudah tepat sasaran dan sesuai kriteria yang diperbolehkan.

“Nanti akan kita cek sudah tepat sasaran atau belum bantuan sosial yang ada di desa. Apakah kriterianya sudah terpenuhi, kalau soal kaya miskin itu kan tergantung bagaimana orang itu bisa mensyukuri dan menganggap dirinya itu kaya atau miskin,” tuturnya.

Perlu diketahui bahwa ada sejumlah pemuda di Desa Nengahan, Kecamatan Bayat, Kabupaten Klaten  yang mendatangi kantor desa setempat untuk memprotes dugaan bantuan sosial Covid-19 yang salah sasaran. Aksi tersebut dilakukan pada hari Senin (03/08/2020).

Sejumlah pemuda tersebut mempertanyakan mengapa bantuan sosial Covid-19 di desa setempat tidak tepat sasaran. Indikasi adanya bansos yang tidak tepat sasaran adalah temuan ada warga yang status pekerjaanya pegawai badan usaha milik negara (BUMN) dan memiliki mobil Sport Utility Vehicle (SUV) yang mendapat bantuan dari Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa.

Mereka mencatat sedikitnya terdapat delapan warga yang mestinya memperoleh bansos, justru tak memperoleh bantuan sebagaimana mestinya. Sedangkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa menyasar ke seorang pegawai BUMN yang memiliki rumah bertingkat dan mobil jenis SUV merk Mitsubishi Pajero Sport. Sehingga mereka menyimpulkan program bantuan  sosial Covid-19 di Desa Nengahan dinilai tak tepat sasaran.

Perwakilan pemuda, Rian Aji Wicaksono menyatakan, ada juga warga yang anak kandungnya seorang aparatur sipil negara (ASN) di Klaten justru memperoleh bansos.

” Seorang pegawai BUMN yang memiliki rumah bertingkat dan mobil Mitsubishi Pajero Sport justru memperoleh BLT Dana Desa, sedangkan tukang parkir yang juga terdampak Covid-19 tak memperoleh BLT Dana Desa, tetapi hanya mendapatkan bantuan sembako dari Provinsi senilai 200 ribu rupiah,” ucapnya. (red)