Bolali, Desa Pertama Di Kecamatan Wonosari Klaten Yang Lunas PBB Tahun 2020

Klaten, saktenane.com

Desa Bolali menjadi desa pertama di Kecamatan Wonosari yang lunas PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) Tahun 2020. Desa Bolali berhasil memungut PBB 100 % pada bulan September 2020.

Desa yang berada di wilayah Kecamatan Wonosari Kabupaten Klaten ini merupakan sebuah desa di perbatasan paling utara dan sisi timur dari  Kabupaten Klaten. Desa ini berbatasan langsung dengan Kecamatan Gatak,  Kabupaten Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah.

Bolali merupakan sebuah desa kecil dengan kepadatan penduduk yang cukup, mayoritas penduduknya bermata pencaharian sebagai petani dengan potensi desa yang masih terus berusaha dikembangkan melalui pembangunan secara bertahap.

Dengan tipikal masyarakat yang majemuk tentu saja bukan hal yang mudah untuk memungut pajak dari masyarakat apalagi dalam situasi pandemi seperti ini.

Kepada saktenane.com, Kepala Desa Bolali, Widi Pujiyanto menyampaikan kiat-kiat dan strategi khusus agar bisa mencapai target lunas PBB disaat pandemi Covid-19 ini.

” Kami selalu melakukan pendekatan secara persuasif. Kami jelaskan kepada masyarakat akan hak dan kewajiban mereka,” ungkapnya, Selasa (06/10/2020) siang.

Berdasarkan Data Himpunan Ketetapan Pajak (DHKP) Tahun 2020, Kades Bolali menyebutkan, jumlah obyek pajak PBB di Desa Bolali sebanyak 1.290 obyek pajak. Luas tanah 1.166.780 meter, sedangkan luas bangunan 31.739 meter persegi.

” Pajak PBB yang harus disetor sebesar Rp. 68.074.674,- ( enam puluh delapan juta tujuh puluh empat ribu enam ratus tujuh puluh empat rupiah),” ujarnya.

Widi Pujiyanto mengatakan, PBB Tahun 2020 Desa Bolali direncanakan lunas bulan Juli, namun karena adanya pandemi Covid-19 maka pelunasan mundur di bulan September.

” Karena pandemi dan juga kemarin banyak yang gagal panen karena hama wereng dan tikus, maka target pelunasan mundur di bulan September,” tandasnya.

Ia mengimbau kepada seluruh warga untuk taat dalam pembayaran pajak, karena hasil pajak yang dipungut pemerintah juga akan dikembalikan lagi untuk masyarakat berupa bantuan-bantuan dan pembangunan. (ino)