Pemkab Akan Lakukan Upaya Hukum Terkait Pemalsuan Akun FB Bupati Klaten

Klaten, saktenane.com
Pemerintah terpaksa akan melakukan upaya hukum terkait pihak yang melakukan pemalsuan akun Facebook atas nama Bupati Klaten. Hal ini dilakukan untuk menegakkan hukum atas dugaan pelanggaran sekaligus pembelajaran etika bermedia sosial.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Klaten Amin Mustofa menjelaskan kasus pemalsuan akun Facebook dengan foto Bupati Klaten Sri Mulyani pernah terjadi awal tahun 2021. Dikuatirkan akun tersebut disalahgunakan orang tidak bertanggungjawab.

“Sepekan terakhir kami banyak menerima pertanyaan masyarakat terkait munculnya Facebook dengan profil Bupati Klaten. Kami tegaskan Bupati Sri Mulyani tidak punya akun media sosial Facebook. Beliau hanya punya akun Twitter dan Instagram. Kasus ini tidak bisa dibiarkan. Pemerintah akan melakukan upaya hukum. Kami sudah kordinasi dengan Bagian Hukum agar ada upaya hukum,” tegasnya,Sabtu (11/09/2021).

Ditambah kan saat ini sedang dikumpulkan bukti-bukti. Dan masyarakat yang merasa dirugikan atau mengetahui hal ini untuk melaporkan.

“Kami menunggu laporan masyarakat yang mengetahui kasus ini. Tolong hubungi kanal aduan Matur Ibu Klaten di website Pemkab Klaten. kami sedang kumpulkan bukti – bukti” tambah nya.

Sedangkan Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum dan Hak asasi Manusia Trisna Tirtana saat dihubungi menjelaskan dirinya sedang mempersiapkan upaya hukum.

”Ada indikasi pemalsuan data pribadi. Kami dengan jajaran Dinas Kominfo sedang mengumpulkan bukti – bukti yang ada. Kalau sudah dipandang cukup kami akan melakukan upaya pelaporan hukum. Karena kasu ini bukan sekali terjadi,” tandasnya.

Beredar di kalangan masyarakat platform pertemanan Facebook yang menggunakan foto profil Bupati Klaten Sri Mulyani. Dari percakapan yang ada banyak menyangkut tugas dan jabatan Bupati Klaten. padahal dipastikan Bupati Klaten Sri Mulyani tidak mempunyai akun media sosial berbentuk Facebook. Pemalsuan akun Facebook Bupati Klaten Sri Mulyani ini akan ditindaklanjuti dengan upaya hukum agar tidak ada pihak yang dirugikan.