Bupati Kukuhkan Forum Pengurangan Resiko Bencana (FPRB) Kabupaten Klaten

Klaten, saktenane.com

Bupati Klaten, Sri Mulyani mengukuhkan Forum Pengurangan Resiko Bencana (FPRB) Kabupaten Klaten. Pengukuhan tersebut menjadi salah satu langkah serius Pemkab Klaten dalam menanggulangi bencana.

Pengukuhan FPRB Klaten masa bakti 2021-2024 digelar bersama kegiatan gotong royong pembersihan kawasan Rowo Jombor, Desa Krakitan, Bayat, Jumat (19/11/2021). Dalam pelaksanaannya, FPRB ikut berperan dalam penanggulangan dan antisipasi bencana di Kabupaten Klaten bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Klaten.

Sri Mulyani mengatakan hadirnya forum ini makin menguatkan upaya penanggulangan bencana di wilayah Klaten. Kendati berperan dalam pengurangan resiko bencana, namun dalam pelaksanaan tugasnya bersinergi bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Klaten.

“Perlu diketahui forum ini dibentuk bukan untuk menyaingi atau bahkan menggantikan BPBD. Namun hadirnya forum ini akan semakin memperkuat penanggulangan dan penanganan bencana di Kabupaten Klaten,” ungkapnya.

Ia menjelaskan wilayah Kabupaten Klaten terdapat potensi bencana khususnya bencana hidrometeorologi; banjir, angin kencang, hingga tanah bergerak. Masuknya musim penghujan dinilai semakin meningkatkan potensi bencana dan resikonya. Hal ini, menurut Bupati perlu diwaspadai bersama.

“Diprediksi puncak musim hujan akan terjadi di awal tahun 2022, maka dari itu perlu meningkatkan kewaspadaan bersama. Kondisi saat ini dibutuhkan gotong royong bersama, sinergitas semua pihak. Mungkin saat ini kondisinya relatif aman, namun kita tidak boleh terlelan dalam kondisi yang aman seperti saat ini,” katanya menjelaskan.

Bupati menambahkan dalam upaya pengurangan resiko bencana dan penanggulangan bencana dibutuhkan partisipasi semua pihak, termasuk masyarakat untuk ikut andil bagian. Karena penanggulangan bencanan merupakan tanggung jawab semua pihak.

“Kami mengharapkan semua pihak untuk berpartisipasi. Penanggulangan dan penanganan bencanan bukan hanya tanggung jawab pemerintah, atau TNI/Polri saja, atau BPBD saja. Namun butuh peran serta semua pihak dan tanggung jawab semua pihak, saling gotong royong dan bahu membahu,” paparnya. (i&o)