Perhatikan Masyarakat Rentan, Pemdes Tlingsing Bentuk Desa Inklusi dan Forum Disabilitas

Klaten, saktenane.com

Untuk memberikan perhatian secara penuh kepada masyarakat rentan, pemerintah Desa Tlingsing, Kecamatan Cawas, Kabupaten Klaten membentuk Desa Inklusi dan Forum Disabilitas.

Kegiatan tersebut dihadiri oleh TKSK Kecamatan Cawas, Babinsa, perangkat desa, BPD, tokoh masyarakat, tokoh agama dan karang taruna desa setempat.

Dalam sambutanya, Petugas TKSK Kecamatan Cawas Yatiman menyampaikan, kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari kegiatan Kabupaten Klaten yang telah melakukan sosialisasi tentang pembentukan desa inklusi.

“Diminta untuk warga masyarakat untuk siaga dalam hal kerentanan masalah sosial. Diharapkan desa bisa cukup membaca kebutuhan warganya sehingga bisa memberikan asistensi terhadap masyarakat rentan agar mendapatkan perhatian dan bantuan dari pemerintah,” ungkapnya, Selasa (22/11/2022) pagi.

Ia menjelaskan, sebagai contoh masyarakat rentan, seperti penyandang disabilitas harus mendapatkan perhatian yang serius dari kita semua.

“Desa inklusi tidak hanya khusus untuk penyandang disabilitas, namun secara menyeluruh. Semisal anak yang putus sekolah, pemerintah desa harus bisa memberikan perhatian yang lebih,” ujarnya.

Menurut Yatiman, pemerintah desa selain melakukan pembangunan fisik juga harus memperhatikan pembangunan non fisik untuk kesejahteraan sosial.

“Dampak pembangunan kesejahteraan sosial mungkin tidak langsung terasa, namun kedepan akan sangat bermanfaat bagi warga.Berbeda dengan pembangunan fisik yang langsung kelihatan hasilnya,” paparnya.

Sementara itu, Kepala Desa Tlingsing Sugeng Wiyono menyebutkan, jumlah penyandang disabilitas di Desa Tlingsing ada 44 orang. Dan juga masih banyak masyarakat rentan ekonomi, lanjut usiadan fakir miskin.

“Dengan adanya Desa Inklusi dan Forum Disabilitas ini, diharapkan bisa menjadikan solusi dan pemecahan masalah masyarakat rentan di desa kami,” harapnya.

Kades memaparkan, Desa Inklusi merupakan model pemerintahan yang mengakomodasi hak semua orang, termasuk penyandang disabilitas. Pemerintah desa melibatkan partisipasi masyarakat secara aktif, terbuka, menghargai keragaman, serta menghilangkan hambatan.

“Penyandang disabilitas merupakan orang yang mengalami hambatan fisik, intelektual, mental dan sensorik (rungu, wicara dan penglihatan), sehingga mengalami hambatan interaksi sosial dan partisipasi. Definisi diatas termuat dalam UU RI nomor 8 Tahun 2016. Namun banyak orang tidak menyadari bahwa beberapa orang di sekitar kita mengalami kesulitan. Diantaranya adalah lansia dengan kondisi tertentu, orang pascastroke dalam jangka waktu lebih dari 6 bulan, setiap orang  yang menjadi penyandang disabilitas karena kecelakaan, penyakit, usia, bencana alam, perang dan beberapa faktor lainnya bisa menjadi penyebab seseorang mengalami kesulitan,” jelasnya.

Lanjut Sugeng, secara umum adanya Desa Inklusi merupakan amanah UU RI Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas. Desa lnklusi merupakan implementasi pemulihan, pelindungan, dan pemenuhan hak-hak para penyandang disabilitas.

“UU No 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pasal 3 Pengaturan Desa secara eksplisit juga mengamanahkan pengembangan Desa Inklusi,” kata Sugeng Wiyono. (ino)