Semarang, SakTenane.com
Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo membuka masa Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) 2023. Masyarakat menggunakan kesempatan itu sebagai ajang penyampaian keluh hingga usul, mulai dari perlindungan perempuan, hak disabilitas, dan isu penculikan anak.
Ketua Forum Anak Jawa Tengah Dandi Resando menyampaikan beberapa hal terkait hak anak. Seperti, perlindungan anak terkait penculikan dan upaya pengurangan perkawinan anak.
Ia menganggap beredarnya kabar penculikan anak meresahkan. Oleh karena itu, Dandi berharap agar Forum Anak dan Pemprov Jateng bahu membahu mengatasi hal tersebut.
Selain itu, Dandi mengajak seluruh pihak tidak abai terkait kasus perkawinan anak. Oleh karena itu, ia mengajak stakeholder terkait menggencarkan gerakan Jo Kawin Bocah dan Jogo Konco.
“Dengan adanya isu penculikan, kami meminta teman-teman tetap waspada, jangan panik. Kalau ada tanda penculikan jangan takut lapor ke orang terdekat dan bercerita ke pihak berwajib,” paparnya, Jumat (3/2/2023).
Aktivis Forum Kesetaraan dan Keadilan Gender Jawa Tengah Siti Rofiah mengapresiasi atas gerakan Jo Kawin Bocah. Selain itu, inisiasi Pemprov Jateng yang menerbitkan Perda 2/2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dianggap sebagai kebijakan yang progender.
Menanggapi hal itu, Gubernur Ganjar Pranowo menegaskan, ajang Musrenbang 2023 adalah pola yang dilakukan untuk mengumpulkan berbagai masukan dari warga. Nantinya, ajang ini akan berkeliling ke enam eksbakorwil yang ada di Jawa Tengah.
“Ini kan pertama Musrenbang untuk menyampaikan isu-isu besar, harapannya akan segera direspon dan dikerucutkan guna membuat skala prioritas, sesuai yang diperintahkan pemerintah pusat. Sehingga inline antara pusat, provinsi, dan kabupaten/ kota,” urainya.
Terkait isu penculikan anak, Ganjar mengatakan Pemprov Jateng memiliki saluran care center yang diampu Dinas Perempuan dan Anak. Adapun, nomor yang bisa dihubungi adalah 085799664444 dan 0857999972111, serta (024) 76632577.
Nomor-nomor tersebut, juga bisa dihubungi guna konsultasi kekerasan dan pendampingan anak serta perempuan.
Konsultasi Publik RPD
Selain ajang Musrenbang, kegiatan itu dipadukan dengan Konsultasi Publik Rencana Pembangunan Daerah (2024-2026), serta RKPD Pemprov Jateng 2024. Ini mengingat, pada 2023 ini merupakan akhir dari RPJMD pada masa kepemimpinan Ganjar-Yasin periode 2018-2023.
Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jawa Tengah Sumarno mengatakan, sesuai Instruksi Mendagri 52/2022, daerah yang masa kepemimpinan kepala daerahnya berakhir tahun 2023 agar menyusun RPD. Selain itu memerintahkan kepala perangkat daerah menyusun rencana strategis 2024-2026.
Sumarno mengatakan, berdasarkan evaluasi RPJMD 2018-2023 ada empat isu strategis yang akan dilaksanakan. Di antaranya, perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan, sumber daya manusia berdaya saing berkarakter dan adaptif, ketahanan sumber daya alam dan lingkungan hidup, serta tata kelola pemerintahan yang dinamis.
“Nantinya tujuan daerahnya adalah masyarakat Jawa Tengah yang semakin sejahtera dan lestari. Dan akan lebih optimal dengan arah kebijakan pembangunan per tahun,” ujarnya.
( Add.Pro )