Klaten, saktenane.com
Pengobatan alternatif yang berada di wilayah Kecamatan Klaten Tengah, Kabupaten Klaten diduga belum memiliki ijin dari Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten.
Hal ini disampaikan oleh Ketua Lembaga Kajian Dan Pengawasan Republik Indonesia, Joko Mursito saat melakukan kunjungan ke tempat pengobatan alternatif terapi kesehatan tersebut, Kamis (08/08/2024) pagi.
Joko Mursito mengatakan, semua perijinan yang ditunjukkan oleh pengelola hanya perijinan lingkungan, pemberitahuan ke polsek dan lainnya.
“Untuk ijin dari Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten belum ada,” tegasnya.
Lebih lanjut ia menjelaskan,untuk segala bentuk pengobatan mesthinya harus ada ijin dari Dinas Kesehatan setempat. Karena tidak semua penyakit yang diderita pasien itu dapat disembuhkan dengan satu alat.
“Pengobatan itu tidak boleh main-main, harus ditangani oleh orang yang profesional dan bersertifikat. Alatnyapun harus ada sertifikasi dan standarisasinya, tidak boleh sembarangan,” tandasnya.
Menurut Joko Mursito, dalam waktu dekat pihaknya akan segera berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan maupun Dinas Perhubungan Kabupaten Klaten untuk menindaklanjuti keluhan masyarakat sekitar.
“Karena ini kedepannya akan berujung ke penjualan alat terapi, maka harus ada ijin yang jelas dari instansi terkait. Juga masalah parkir yang dikeluhkan masyarakat, membuat macet jalan dan mengganggu kelancaran lalu lintas,” terang Joko.
Sementara itu Manajer Ondol Klaten, Kharis Luqman Hakim mengatakan, usaha terapi kesehatan yang dijalankan sejak bulan Juni 2024 silam ini sudah cukup dikenal di masyarakat, sehingga pasien yang datang bisa mencapai 612 orang setiap harinya.
“Untuk hasil yang maksimal, disarankan pasien untuk datang terapi setiap hari. Karena kondisi penyakit pasien yang berbeda-beda, ada yang kronis ada yang tidak, maka sebaiknya datang setiap hari, tidak dipungut beaya,” ujarnya.
Lanjut Luqman, bagi pasien yang tidak punya waktu dan ingin membeli alat terapinya dipersilahkan.
“Bagi yang punya kemauan dan kemampuan,silahkan. Bagi yang tidak mampu jangan dipaksakan karena harganya mahal, bisa mencapai puluhan juta rupiah,” ungkapnya.
Sedangkan saat disinggung mengenai permasalahan parkir,ia mengakui pihaknya baru mencari solusi terbaik.
“Karena pasien sangat banyak tentu berdampak terhadap masalah parkir. Bahkan sampai ada yang parkir mobilnya di dekat alun-alun sana. Kami sedang berusaha mencari solusi,” ucapnya. (ino)
