Klaten, saktenane.com
Ribuan orang yang tergabung dalam Ormas Islam Se Jateng-DIY mengadakan apel di depan kantor DPRD Kabupaten Klaten, Jumat (10/07/2020).
Mereka menuntut penghapusan Rancangan Undang Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP). Aksi yang diikuti oleh ribuan massa dari wilayah Provinsi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) ini berjalan tertib, satu demi satu orasi berjalan lancar.
Dalam orasinya, Presidium Forum Ukhuwah Islamiyah Daerah Istimewa Yogyakarta (FUI DIY) Syukri Fadholi mengatakan kehidupan bangsa semakin jauh dari cita-cita proklamasi.
“Korupsi merajalela dan Indonesia dalam kondisi bahaya, sebab ada lembaga negara yang berani melahirkan RUU HIP. RUU ini bertentangan dengan prinsip kebangsaan sehingga kewajiban umat Islam jadi benteng moral,” ucapnya.
Sementara itu, Ketua Majelis Mujahidin Klaten Bony Azward mengatakan, dengan RUU HIP ini, ada perubahan Pancasila menjadi Tri Sila, kemudian menjadi Eka Sila yaitu Gotong Royong.
“Dengan RUU HIP ini, mereka ingin membuktikan bahwa mereka membangkitkan komunisme dengan merubah revolusi konstitusi,” ujarnya.
Bony menyebutkan, dirinya khawatir dengan perubahan ini dapat berdampak pada nilai-nilai agama yang akan semakin ditinggalkan. Karena dalam lima sila Pancasila, nilai keagamaan menjadi sila pertama.
“Mereka ingin menjadi agama sekedar budaya saja. Budaya itu jika dilaksanakan atau tidak, tidak ada masalah, itu yang dinginkan orang komunis,” tandasnya.
Bony Azward menyatakan, aksi ini wujud rasa nasionalisme umat muslim. Sekaligus ia menampik jika dituduh bahwa ormas Islam anti NKRI dan anti Pancasila.
“Justru pada hari ini, mereka yang merasa Pancasila, merasa dirinya NKRI, justru menjadi kebalikanya, ingin mengganti Pancasila menjadi komunis,” tegasnya.
Apel siaga berjalan tertib dan diakhiri dengan pembakaran simbol komunis. Namun sebelum membakar simbol PKI berupa kertas merah bergambar palu dan arit, peserta apel mengucapkan ikrar dan tekad membela NKRI. Dalam ikrar itu, mereka menyatakan akan menjadi pembela agama, bangsa dan negara.(red)
