Cilacap, saktenane.com
Kapasitas produksi pengelolaan sampah menjadi energi terbarukan di fasilitas Refused Derrived Fuel (RDF) Jeruklegi, Kabupaten Cilacap, akan dinaikkan menjadi 200 ton per hari. Saat ini, kapasitas produksi Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST) tersebut sebesar 140 ton per hari.
Bupati Cilacap, Tatto Suwarto Pamudji, menjelaskan, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Cilacap berupaya meningkatkan kemampuan produksi fasilitas RDF di TPST Jeruklegi dengan melibatkan pihak ketiga, yakni PT Solusi Bangun Indonesia dan PT Unilever Indonesia Tbk. Tujuan akhirnya untuk meningkatkan kesejahteran masyarakat dan pemenuhan layanan publik.
“Hal ini berkontribusi menjadi salah satu sumber PAD. Upaya peningkatan kinerja RDF menuju 200 ton per hari, dilakukan antara lain dengan menggandeng pihak ketiga,” jelas Bupati Tatto saat penandatanganan nota kesepahaman (MoU) dengan para investor, di rumah dinasnya, beberapa waktu lalu.
Sasaran utama kerja sama tersebut, imbuh bupati, adalah peningkatan kapasitas pengelolaan melalui pemanfaatan sampah dari luar kota Cilacap, yakni Distrik Kroya dan Sidareja. Selain itu, peningkatan kapasitas bio drying juga diperlukan, yakni pengolahan sampah dengan metode co-processing, sistem pengeringan, dan sistem fermentasi sampah, yang mengandung komposisi material yang mudah diuraikan mikroorganisme (decomposable). Metode dekomposisi mikroorganisme dilakukan dalam kondisi ketersediaan oksigen yang cukup (aerobic).
Head of Corporate Affairs and Sustainability PT Unilever Indonesia Tbk, Nurdiana Darus, menyatakan, pihaknya memiliki komitmen tinggi untuk berperan dalam Indonesia Hijau, sebuah program yang bertujuan untuk mewujudkan planet yang bersih, lestari, sehat, aman, sekaligus nyaman ditinggali melalui tiga inisiatif besar.
“Inisiatif tersebut adalah dengan berupaya mengurai permasalahan sampah khususnya sampah plastik, mengatasi krisis iklim dengan menekan emisi gas rumah kaca, dan mengatasi krisis air,” beber Nurdiana.
Sementara itu Presiden Direktur PT SBI, Aulia Mulki Oemar, menjelaskan, pihaknya memegang tiga peranan sebagai inisiator, operator, dan off taker.
Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah, Prasetyo Aribowo menjelaskan, Cilacap merupakan pionir pengelolaan sampah RDF. Dia berharap, upaya kerja sama Pemkab Cilacap dengan pihak swasta tersebut dapat membawa perbaikan bagi pelestarian lingkungan hidup.
“Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah menerbitkan Pergub Nomor 11 Tahun 2019 sebagai komitmen pemerintah daerah untuk melaksanakan kegiatan pengurangan dan penanganan sampah, dengan target sebesar 30 – 70 persen pada tahun 2025,” kata Prasetyo.
Tak hanya peningkatan kapasitas produksi, TPST RDF Jeruklegi juga akan dikembangkan menjadi kawasan wisata edukasi berbasis ekologi (eco edupark). Pengembangan kawasan tersebut dimaksudkan untuk mengisi kekosongan lahan TPST yang kini memiliki fasilitas pengolahan sampah daur ulang menjadi bahan bakar alias Refused Derrived Fuel (RDF).
“Dengan adanya RDF, tidak ada (sampah) yang tersisa sama sekali kecuali air lindi. Sehingga TPST yang luasnya mencapai 6,3 hektare jadinya mati. Pemkab Cilacap berpikir menjadikan itu (menjadi) eco edupark ,” ujar Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Cilacap, Awaludin Murri.
Ditambahkan, pengembangan TPST Jeruklegi menjadi kawasan eco edupark membutuhkan dana sekitar Rp22 miliar. Saat ini, DLH Cilacap telah menyusun desainnya. Sejumlah fasilitas akan dibangun, antara lain taman budaya yang dilengkapi keanekaragaman hayati, serta kantin.
Pengembangan kawasan eko edupark, lanjutnya, berjalan seiring peningkatan kapasitas produksi RDF. Untuk mendukung peningkatan tersebut, DLH membutuhkan tambahan 10 unit truk sampah dan 10 unit amrol.
“Saat ini kita ada 40 (unit) truk, tetapi 15 unit di antaranya sudah tua. Di DAK tahun ini ada bantuan dari pusat dua unit truk amrol, tapi kabarnya ada refocussing. Harapan kami semoga tidak, syukur-syukur ditambah,” jelasnya.
Sebagai informasi TPST RDF Jeruklegi merupakan pilot project pertama di Indonesia. Sistem ini menjadi harapan baru untuk mengatasi persoalan sampah yang menjadi permasalahan di berbagai wilayah. Untuk mencapai kapasitas produksi 200 ton per hari, menurut Awaludin, diperlukan tambahan fasilitas bio drying.
“Untuk bio drying kita baru ada sembilan sekat. Pemkab Cilacap telah menyiapkan lahan seluas tiga hektare untuk bio drying dan baru terpakai 1,5 hektare. Agar mampu memenuhi kapasitas produksi 200 ton, perlu tambahan bio drying,” pungkasnya.**
