Klaten, saktenane.com
Anggota MPR RI Dr. H. Muhdi, SH., M.Hum. menekankan, pendidikan di Indonesia harus dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali.
Muhdi memastikan bahwa pendidikan harus tidak saja bermutu , tetapi juga bisa diakses oleh semuanya atau inklusif. Sehingga pendidikan bermutu tidak boleh hanya untuk kelompok tertentu, tapi untuk semua.
“Karena syarat untuk menjadi Indonesia maju, memang pendidikan kita harus dinikmati oleh semua dengan kualitas yang baik,” ujar Wakil Ketua Komite I DPD RI ini saat menghadiri Peringatan HUT Ke-53 IPPK di Klaten, Minggu (26/07/2026) siang.
Ia menjelaskan, pemerintah perlu memberikan perhatian khusus pada dunia pendidikan. Karena sejumlah persoalan mendasar masih menjadi pekerjaan rumah pemerintah.
“Kita masih mencatat bahwa pendidikan kita masih bergulat pada persoalan akses, kecukupan guru, kesejahteraan guru, hingga sarana pendidikan. Ini problem yang belum bisa kita selesaikan. Untuk itu saya berharap presiden dengan anggaran yang dimandatorikan 20 persen, agar difokuskan terlebih dahulu pada penyelenggaraan pendidikan, terutama pendidikan yang konvensional, artinya yang pokok,” terang senator yang juga menjabat sebagai Ketua PGRI Jawa Tengah ini.
Menjawab pertanyaan wartawan terkait pendirian Sekolah Rakyat, Sekolah Garuda dan Universitas Republik Indonesia, anggota senator ini menyatakan, pemerintah belum begitu mendesak untuk mendirikan sekolah-sekolah tersebut.
“Ya kalau sebenarnya ya, menurut saya mengapa kita tidak memperbaiki apa yang sudah ada. Sebenarnya sudah ketahuan, problem pendidikan di Indonesia permasalahannya adalah di anggaran,” jelasnya.
Menurut Muhdi, gegara anggaran menjadikan ketersediaan guru kurang cukup. Kalaupun jumlah guru ditambah, nantinya pasti ada guru dengan status yang masih memprihatinkan, tidak ada perlindungan terhadap mereka, baik kesejahteraannya, apalagi kebutuhan yang lain.
“Inilah yang membuat menjadi utama, karena pendidikan mau dibuat model seperti apapun, kalau gurunya tidak cukup, gurunya tidak kompeten, gurunya tidak sejahtera, tidak ada artinya,” ungkapnya.
Ia menyebutkan, sekarang justru pemerintah memilih membuat apa yang disebut dengan Sekolah Rakyat, Sekolah Garuda, bahkan untuk perguruan tinggi yang baru saja didirikan adalah Universitas Republik Indonesia.
“Kami tidak menolak kehadiran itu, tetapi jangan lalu berfokus hanya kepada itu, berlebihan memfasilitasi itu, mengabaikan yang sekarang sudah ada. Misalkan kesenjangan bisa terjadi pada saat sekolah Garuda, per anak mendapat layanan dengan anggaran yang sangat besar, di sisi lain anak-anak lain, dididik di sekolah-sekolah dengan anggaran yang sangat terbatas,” tandasnya.
Senator kelahiran Cianjur ini menegaskan, problem dunia pendidikan ini, yang mestinya Presiden harus memberikan perhatian, bahwa anggaran pendidikan mesti harus ada standar minimalnya untuk bermutu.
“Bagaimana caranya? Anggaran itu cukup untuk apa? Ada guru yang cukup kompeten, kesejahteraannya baik, pendidiknya baik. Sekolahnya tidak saja sekolah yang sehat, tetapi juga memiliki sarana-prasarana yang memungkinkan melakukan pembelajaran yang baik. Lalu yang ketiga adalah para guru dilindungi dengan baik.
Maka kalau ini ada, sebenarnya saya yakin pendidikan kita akan maju,” tegasnya.
Terkait kehadirannya pada acara Peringatan HUT Ke-53 IPPK di Kabupaten Klaten, Muhdi memberikan apresiasi setinggi_tingginya kepada para purna tugas pendidikan di Kabupaten Klaten.
“Hari ini saya hadir pada acara HUT ke-53 IPPK di Klaten. Mereka adalah para pensiunan pendidik atau guru yang terus berfokus untuk mengabdi, tidak hanya untuk kesejahteraan secara umum, tetapi pendidikan secara khusus. Kami sungguh memberikan apresiasi,” ucapnya.
Sementara itu, Ketua IPPK Kabupaten Klaten, Djoko Sutrisno mengucapkan terima kasih kepada Bapak Muhdi yang telah menyempatkan hadir ditengah kesibukan beliau yang sangat padat.
“Alhamdulillah, di tengah kesibukannya yang luar biasa sebagai anggota DPD RI dan MPR RI, masih kerso menyempatkan rawuh di Klaten ini,” tuturnya. (i&o)
