Klaten, saktenane.com
Wujudkan Kabupaten Layak Anak (KLA), Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana (Dissos P3APPKB) Kabupaten Klaten mengajak semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk ikut berperan aktif.
Dalam rangka mendukung pelaksanaan Evaluasi Kabupaten Layak Anak (KLA) Tahun 2026, diperlukan pemenuhan berbagai indikator KLA, salah satunya melalui penyusunan Profil Anak Kabupaten Klaten Tahun 2025.
Profil ini menjadi sumber data dan informasi penting sebagai dasar perencanaan, pengambilan kebijakan, serta evaluasi program yang berkaitan dengan pemenuhan hak dan perlindungan anak di Kabupaten Klaten.
Untuk itu dilaksanakan Rapat Koordinasi Penyusunan Profil Anak Kabupaten Klaten Tahun 2025 yang bertempat di Aula DISSOSP3APPKB Kabupaten Klaten, dengan melibatkan perangkat daerah terkait guna memperkuat koordinasi dan penyediaan data yang akurat, terpadu, dan berkelanjutan.
Melalui kegiatan ini diharapkan terbangun sinergi dan komitmen bersama dalam mendukung terwujudnya Kabupaten Klaten sebagai Kabupaten Layak Anak, sehingga setiap anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal dalam lingkungan yang aman dan ramah anak.
Kepala DissosP3APPKB Klaten, Puspo Enggar Hastuti mengajak seluruh OPD dan instansi untuk terlibat aktif mewujudkan Kabupaten Klaten yang layak anak.
“Memberikan pelayanan kepada anak menjadi hal yang utama, bagaimana kita memenuhi hak-hak anak, perlindungan, perlakuan, dan pengawasan terhadap anak harus kita jadikan prioritas,” ujar Puspo, Rabu (11/03/2026) siang.
Ia berharap dengan kegiatan ini dapat memenuhi data dukung yang dibutuhkan dalam pembentukan Kabupaten Layak Anak (KLA) dan meningkatkan kerja sama dalam mewujudkan sistem data terpadu.
Dalam kegiatan ini, Bapas Kelas II Klaten ikut berpartisipasi dalam Perumusan Profil Anak melalui pengumpulan data gender dan anak di tingkat Kabupaten Klaten.
Kepala Subseksi Bimbingan Klien Anak Bapas Klaten, Digdo Wilarto, menyatakan bahwa Bapas memiliki peran penting dalam memberikan data dan informasi terkait Anak Berhadapan Hukum.
“Data akurat dan terintegrasi sangat penting untuk program perlindungan dan pemenuhan hak anak,” ungkapnya. (i&o)
